Selasa, 12 Juni 2018

#RokokHarusMahal : Sebuah Upaya Meretas Jerat Konsumsi Rokok

Percekcokan itu kembali menyeruak. Tidak ada piring atau benda pecah belah yang melayang memang. Namun adu mulut itu berlangsung sengit. Tak berselang lama, kedua pasangan suami istri saling terdiam. Tidak saling menyapa. Perang dingin dimulai. Tak berapa lama kemudian, sang suami meninggalkan sang istri tanpa berkata sepatah kata pun.

Perempuan beranak satu itu berurai air mata. Tak kuasa menahan kesedihannya. Sembari terisak dia bercerita terpatah-patah kepada saya.

"Ibu wes ora cocok karo bapak (Ibu sudah tidak cocok dengan bapak)." Bapak yang dimaksud adalah sang suami." Ibu pengin pisah soko Bapak (Ibu ingin bercerai dari Bapak)."

Perempuan paruh baya itu bernama Bu Ratih. Sebenarnya saya tidak terlalu kenal perempuan itu. Saya hanya sering mampir ke warung kecilnya yang menjual soto ayam Lamongan. Saat itu saya sedang menempuh pendidikan di Kota Budaya, Jogja. Soto Ayam Bu Ratih sangat enak dan ramah di kantong. Mungkin inilah alasan saya dan mahasiswa lainnya sering mampir ke warung ini. Sepertinya Bu Ratih pun sudah hafal wajah saya. 

Entah ada angin apa, mendadak Bu Ratih curhat mengenai masalah pribadinya ke saya. Mungkin beliau tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Lagian saat itu warung dalam kondisi sepi pengunjung. Saya cukup menjadi pendengar yang baik

"Ibu kuwi kerjo pontang-panting. Sikil dadi sirah. Sirah dadi sikil. Kanggo ngragati anak wedhok siji-sijine. Bapak kerjone serabutan. Bayar sekolah anake yo gek kepunthalan. Opo-opo seng nanggung Ibu.. (Ibu bekerja sangat keras. Kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Demi membiayai anak perempuan semata wayang. Bapak bekerja serabutan. Membiayai sekolah anak pun kesulitan. Apa-apa yang menanggung Ibu)."

Bu Ratih menghela napas panjang. kemudian melanjutkan, 

"Bapak kuwi yen ngrokok ora gur sebungkus sedino. Tuku rokok iso, ngragati anak bojo ora iso. Aku wong wedhok koyo didadike sapi perah thok. (Bapak itu kalau merokok tidak hanya sebungkus per hari. Beli rokok bisa, membiayai anak istri tidak mampu. Aku seperti dijadikan sapi perah saja)."

Ya rokok adalah salah satu alasan Bu Ratih membenci suaminya. Suami Bu Ratih adalah pecandu rokok cukup berat. Terkadang sebagian hasil kerja (serabutan) suaminya dibelikan berbungkus-bungkus rokok. 

Tak berselang lama, datang seorang pembeli. Bu Ratih beranjak meladeni pembeli tersebut. Sementara saya sibuk menghabiskan kuah dan suwiran ayam yang masih tersisa. 

"Bu wonten rokok? (Bu ada rokok?)" Pembeli tersebut bertanya. 

"Mboten sadeyan pak (tidak jualan Pak)." Jawab Bu Ratih.

Pembeli tersebut merupakan buruh bangunan yang bekerja tak jauh dari warung Bu Ratih. Meskipun tak berbicara secara langsung dengan saya, bau rokok menguar lewat keringat yang menempel di bajunya. Bau itu mengingatkan saya dengan Pak Di, guru matematika SMP saya. Pak Di merupakan seorang pecandu rokok. Terkadang saat mengajar suaranya begitu serak dan berat. Setiap kali beliau melewati bangku saya, bau rokok menguar menyengat hidung. Padahal saat itu Pak Di tidak sedang merokok, tapi tubuh dan keringatnya beraroma rokok. Terakhir saat SMA, saya mendengar Pak Di diopname di rumah sakit karena menderita suatu penyakit kronis yang berhubungan dengan paru-paru. Biaya yang dikeluarkan untuk berobat tidaklah sedikit.

Kembali kepada buruh bangunan tadi. Saya perkirakan usia buruh tersebut menjelang 30 tahun. Tapi wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya. Antara sang buruh dan suami Bu Ratih ada kemiripan. Keduanya sama-sama bekerja serabutan dan kecanduan rokok. Aduh mas, bagaimana dirimu di hari tua jika masih terus seperti ini? 

Saya kemudian membuat estimasi, jika buruh bangunan mendapat upah harian sebesar Rp 100.000 selama 3 bulan, tapi sebagian hasil kerjanya dibelikan sebungkus rokok (per bungkus harganya Rp 20.000).  Maka selama satu bulan sang buruh 'membakar uang' sebesar Rp 600.000 hanya untuk rokok. Selama 3 bulan menjadi Rp 1.800.000. Ini perhitungan kasar dalam kurun waktu 3 bulan, bagaimana jika setahun? Itu artinya, ada sekitar 20% anggaran hanya untuk membeli rokok. Jumlah yang lumayan bukan 'membakar uang' yang ujung-ujungnya merusak kesehatan? Meski cuma perkiraan, jumlah uang yang 'dibakar' bisa kurang atau bahkan lebih jika rokok yang dikonsumsi lebih dari 1 bungkus per hari.

Ilustrasi berikut memberikan gambaran yang lebih realistis tentang pontensi finansial yang hilang akibat merokok dengan merujuk pada harga rokok rata-rata pada tahun 2018.
Perhatikan infografis yang saya buat di atas, kita asumsikan harga rokok dalam kisaran Rp 17.000 saja per bungkus. Apakah ini mahal? Tidak juga. Toh dengan harga Rp 17.000 atau bahkan lebih, banyak keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang mengonsumsinya. Namun setelah dikalkulasi, ternyata pengeluaran untuk konsumsi rokok secara rutin cukup besar dan cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga lain yang lebih bermanfaat ya gengs. Betul tidak?

Saya lalu berpikir, seandainya keluarga ekonomi menengah ke bawah mengalokasikan penghasilannya untuk biaya pendidikan dan kebutuhan pokok  ketimbang rokok, maka tak ada drama yang menguras air mata seperti cerita di atas. Rumah sakit tidak diisi oleh pasien pengidap penyakit paru-paru kronis dan jantung koroner (akibat rokok). Tidak ada kebocoran uang untuk menanggung biaya rumah sakit yang begitu besar.

Di sisi lain, saya begitu miris rokok dikonsumsi kalangan pelajar dengan begitu mudah. Padahal para pelajar tersebut termasuk golongan usia produktif untuk bekerja dan menuntut ilmu. Saya juga kerap mendengar cerita getir tentang petani, tukang becak, nelayan, dan kalangan berkantong tipis lainnya yang lebih memilih menggunakan uangnya untuk membeli rokok ketimbang beras.

Rokok memang candu. Candu bagi orang kaya. Candu juga bagi orang miskin. Rokok membuat kondisi pecandu yang miskin semakin miskin. 

Inikah dampak harga rokok sangat murah sehingga mampu dibeli kalangan menengah ke bawah? Bahkan anak SD sekalipun? Setujukah jika harga rokok harus mahal?
Gengs, banyak mitos bersliweran kalau kenaikan cukai rokok tidak memberikan pengaruh  terhadap perihal kesehatan. Faktanya tidak demikian gengs, konsumsi rokok justru semakin memiskinkan masyarakat. Masyarakat miskin adalah konsumen rokok terbesar di Indonesia. Dalam hal ini, rumah tangga miskin lebih memprioritaskan untuk membeli rokok dibandingkan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Padahal konsumsi rokok yang tinggi berbanding lurus dengan tingginya biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Rokok juga membunuh 244.000 orang Indonesia setiap tahunnya (sumber : Riset Atlas Tobacco). Merokok menjadi penyebab terjadinya serangan jantung, stroke, dan kanker paru-paru.
Selain merusak kesehatan dan menyebabkan kematian gengs, rokok juga menjadi penyebab lingkaran kemiskinan tak pernah putus. Terutama bagi masyarakat miskin. Lho gimana ceritanya? Gini lho gengs, BPS menghitung garis kemiskinan mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Komponen kebutuhan dasar ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan yang diambil dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Maka dari itu ada 2 komponen penting dalam menghitung Garis Kemiskinan (GK) yakni berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Rokok termasuk komponen yang diperhitungkan dalam garis GKM bersama beras, daging, ikan, sayur, minyak, dan sebagainya. Sumbangan rokok untuk GKM di wilayah perkotaan sebesar 8,08 persen dan perdesaan 7,68 persen.

Alokasi belanja rokok yang dikeluarkan masyarakat miskin berada di urutan kedua setelah beras. Alokasi belanja rokok mencapai Rp 64.769 per kapita sebulan atau 6,79 persen terhadap pengeluaran total. Pengeluaran per kapita untuk membeli beras terpaut pada angka Rp 64.759 atau 6,79 persen. Tidak terpaut terlalu jauh memang angkanya Namun survei BPS pada tahun 2015 ini membuktikan bahwasanya orang miskin memprioritaskan membeli kebutuhan pokok sama pentingnya dengan rokok.

Indonesia benar-benar darurat gizi! Sungguh ironis di saat terjadi permasalahan gizi, kepala rumah tangga miskin tetaplah merokok dan membiarkan anak-anaknya mengalami gizi buruk. Bayangkan gengs, dengan mengurangi 2 batang rokok saja setara dengan satu butir telur untuk pemenuhan gizi balita.
Rokok murah atau terjangkau membuat kalangan masyarakat berpendapatan rendah terus berkubang pada rantai kemiskinan. Apalagi di Indonesia rokok dengan mudahnya didapatkan secara eceran (per batang antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000). Harga rokok di Indonesia menempati urutan ke-12 termurah di dunia. Bahkan di level ASEAN harganya jauh lebih murah dibandingkan Filipina dan Vietnam. Adapun Singapura mematok harga USD 10 per bungkus. Faktor adiksi menjadikan keterjangkauan terhadap harga rokok semakin klop. Maka tak heran jika para pecandu di kalangan ekonomi menengah ke bawah akan terus dan terus mengonsumsi rokok.

Melihat fakta tersebut, masihkan kita mendukung harga rokok murah?
Indonesia mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan 2030. Terdapat 17 goals dalam SDGs yang yang ingin dicapai pemerintah. Mengurangi kemiskinan menjadi goals prioritas jika dikaitkan dengan upaya meretas jerat konsumsi rokok. Mengurangi kemiskinan berarti selaras dengan goals yang lain yakni upaya perbaikan gizi, pendidikan, dan kualitas kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pengendalian tembakau melalui kenaikan cukai rokok merupakan solusi untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagaimana bisa? Dengan naiknya cukai rokok, maka harganya menjadi tidak terjangkau atau tidak terkendali bagi rumah tangga miskin. Jika harga sebungkus rokok menjadi mahal, masyarakat miskin enggan atau sesekali saja membelinya. Artinya tingkat konsumsi rokok per kapita per hari akan berkurang. Lama-kelamaan, terjadi pergesaran kurva pembelian untuk rokok ke arah kebutuhan lain yang lebih penting seperti pemenuhan nutrisi keluarga, pembayaran SPP anak supaya tidak menunggak, dan lain sebagainya.

Pencapaian 17 goals SDGs akan sulit dicapai jika tembakau/rokok sulit dikendalikan. Menurut Tulus Abadi selaku ketua pengurus harian YLKI (Yayasan Lembaga konsumen Indonesia), hampir tidak ada akses pengendalian penjualan dari produk rokok yang ada. Lihat saja rokok begitu mudah didapatkan dengan eceran. Padahal rokok merupakan barang yang dilekati cukai. Cukai ini ditanggung oleh konsumen dan seharusnya barang yang dilekati cukai tidak boleh dijual sembarangan atau diiklankan.

Sesungguhnya cukai merupakan instrumen untuk menekan prevalensi rokok. Cukai berbeda dengan pajak. Barang kena pajak tergolong barang normal dan bisa dibeli di mana saja. Adapun barang yang terkena cukai tergolong barang abnormal dan tidak boleh dijual bebas. Minuman keras misalnya. Kita tidak akan menjumpai minuman beralkohol di toko kelontong biasa. Namun, hal demikian tidak berlaku bagi rokok. Bahkan dengan mudahnya rokok bisa dibeli secara eceren (satuan). Barang yang kena cukai juga tidak boleh diiklankan di media visual seperti televisi dan spanduk-spanduk jalan raya. Bagaimana dengan rokok? Rokok begitu mudah diakses pada jam tertentu di layar kaca. Iklan rokok sangat atraktif dan merajai jalanan. Sungguh ironis, di Indonesia rokok telah menjadi barang normal dan ini menjadi berbahaya bagi komunitas anak-anak dan remaja serta rumah tangga miskin.
Nah, seberapa besar harga rokok ideal (harga rokok mahal) yang seharusnya dicapai sehingga sulit dijangkau kalangan berpenghasilan rendah? Sebuah riset yang dilakukan oleh Hasbullah Thabrany dari lembaga kajian CHEPS Universitas Indonesia menyatakan harga rokok seharusnya dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari harga terkini. Dalam hal ini, sebungkus rokok akan terasa mahal jika jatuh pada minimal harga Rp 50.000. Dari survei tersebut, 46 persen responden (perokok) setuju untuk mengurangi konsumsi rokok jika harganya mencapai Rp 50.000 atau lebih. Sebanyak 72,3 persen responden (perokok) sepakat berhenti merokok, jika harganya menyentuh angka Rp 50.000 atau lebih.

Dalam wawancara melalui Program Radio Ruang Publik KBR, Manager Pilar Pembagunan Sosial Sekretariat SDGs Bappenas, Dr. Arum Atmawikarta MPH memaparkan desain harga rokok mahal akan mempengaruhi sikap konsumsi rokok masyarakat berpendapatan rendah. Jika harga rokok dinaikkan, mereka akan mengerem dan mengalihkan belanja rokok untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih prioritas.

Selain pengendalian rokok/tembakau melalui instrumen cukai, suara kita dalam petisi sangat berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah gengs nantinya. Keberpihakan kita di ruang publik terhadap kampanye #RokokHarusMahal atau #Rokok50Ribu merupakan sebuah aspirasi dan people power bahwasanya kita turut mendukung gerakan ini. Melalui petisi kita menyuarakan kegelisahan tersebut. Kegelisahan bahwa harga rokok murah benar-benar menjerat kelompok berpenghasilan rendah, anak-anak, dan remaja. Saya Arinta Setia sudah menandatangani petisi Naikkan Harga Rokok Menjadi 50 Ribu/Bungkus #RokokHarusMahal. Gengs, sekarang giliranmu untuk mendukung gerakan ini dengan mengklik tautan berikut link
Keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, agama, tokoh masyarakat, dan media  tak kalah berperan besar dalam upaya meretas jerat kemiskinan akibat merokok. Melalui keluarga misalnya, pola asuh yang baik dan quality time menjadi cara menanamkan nilai-nilai kebaikan dan teladan orangtua terhadap anak. Kita kerap mendapati orangtua yang tidak peduli terhadap tumbuhkembang anak bukan? Merokok sambil menonton tv contohnya. Tak heran jika sang anak meniru dan diam-diam merokok di tempat lain.

Alih-alih dibayar oleh produsen rokok, media sebagai alat kontrol sosial dan pengendali isu seharusnya menjadi yang terdepan menyuarakan #RokokHarusMahal. Namun, sering kita temukan media cetak, televisi, maupun daring malah menyuarakan dukungannya terhadap industri ini. Sudah selayaknya media bersikap independen, berimbang, tidak memihak (yang bayar), dan mengedepankan aspirasi rakyat. Hal demikianlah yang dilakukan oleh radio KBR. Radio KBR sebagai radio berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia melalui Serial Ruang Publik Rokok Harus Mahal selama 8 episode akan menyuarakan isu menaikkan harga rokok menjadi Rp 50.000/bungkus sebagai upaya meretas jerat konsumsi rokok. Sepertinya halnya Radio KBR, semoga tulisan ini mampu menjadi inspirasi media lain dan juga blogger dalam menyajikan informasi yang berbobot (berkualitas), adil, dan terpercaya.

Gengs, terima kasih telah mampir membaca dan mendukung #Rokok50Ribu. Kalau bukan saya, kamu, dan kita yang peduli. Lantas siapa lagi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar