Senin, 25 Juni 2018

Naikkan Harga Rokok, Dukung JKN Melalui Kampanye #RokokHarusMahal

Saya adalah orang yang mewanti-wanti ayah saya untuk tidak merokok. Selain boros di ongkos, rokok membuat saya, ibu, dan adik merasa tidak nyaman. Ada 2 hal yang membuat saya merasa gerah dan terganggu di dunia ini. Pertama, keramaian dan kebisingan yang memekakkan telinga. Kedua, paparan asap rokok. Saya sedikit alergi dengan asap rokok. Saya masih ingat waktu kecil sempat pusing dan mual karena terpapar asap rokok. Hidung saya sangat sensitif rokok. Bahkan hingga kini. Jika kamu sensitif seperti saya, maka asap setan ini akan membuatmu pening dan merasa tertekan. Beruntung ayah saya bukanlah seorang pecandu rokok. Kalau iya, saya akan uring-uringan dan sering-sering kabur dari rumah.

Di suatu kesempatan yang lain, saya gunakan masker untuk menghalau paparan asap rokok penumpang angkot. Para perokok itu terkadang tidak melihat situasi dan kondisi, gengs! Merokok sembarangan. Tidak peduli ada anak sekolah atau ibu hamil. Di kendaraan umum pula! Mbak Arum, senior saya di kampus,  juga pernah kesal akan ulah perokok di angkutan umum ini. Ketika dia naik bus, bapak-bapak yang duduk di sebelahnya dengan santainya menyulut rokok. Tanpa pula merasa bersalah menghembuskan asapnya. Membuat Mbak Arum sesak napas. Mbak Arum yang kesal hanya bisa memberi kode dengan pura-pura terbatuk. Tujuannya agar si bapak tersebut menghentikan aktivitasnya. Dasar tidak peka! Si bapak malah keasyikan. Kesal tak mendapat tanggapan, Mbak Arum akhirnya berani bersuara. Dengan tegas meminta agar si bapak mematikan puntung rokoknya. Pernah mengalami kejadian kayak gini, gengs? 

Kok kesel ya? Sudah tahu rokok berbahaya bagi kesehatan kok masih dinikmati? Sayang umur tidak? Sayang keluarga tidak? Sayang uang tidak? Hobi kok 'bakar uang!' 
Masyarakat berpenghasilan rendah tergolong konsumen yang loyal terhadap produk olahan tembakau alias rokok, gengs! Golongan ini termasuk para kernet bus, sopir, buruh, bangunan nelayan, petani, pekerja serabutan, dan lain sebagainya. Bahkan kepala rumah tangga berpengasilan rendah lebih memprioritaskan membeli rokok sama halnya dengan kebutuhan pokok, seperti beras. Mirisnya 84,8 juta jiwa perokok di Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp20 ribu per hari. Menurut data Susenas 2016, alokasi belanja rokok yang dikeluarkan masyarakat miskin berada di urutan kedua setelah beras. Alokasi belanja rokok mencapai Rp 64.769 per kapita sebulan. Adapun pengeluaran per kapita untuk membeli beras terpaut pada angka Rp 64.759. Selisihnya tidak terpaut terlalu jauh. Ironis bukan?

Adapun masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung mengalokasikan dananya untuk investasi, pendidikan, dan kebutuhan prioritas lainnya ketimbang membeli rokok. Mereka yang berduit juga kadang merokok, tapi frekuensinya tidak separah masyarakat berpenghasilan rendah. Pernah dengar bos salah satu perusahaan rokok ternama di Indonesia tidak mau mengonsumsi rokok buatan pabriknya sendiri? Mengejutkan memang. Justru para pecandu yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawahlah yang menjadi konsumen terbesar rokok. Merekahlah yang menjadikan bisnis ini semakin besar dan menggurita. 
Well, Selain membuat berisiko sakit, pelan tapi pasti rokok akan membunuhmu! Receh demi receh hasil kerja kerasmu, terbakar sia-sia demi sebatang atau berbungkus-bungkus rokok. Buntutnya kamu terkena penyakit katastropik seperti kardiovaskular, paru-paru kronis, stroke, serangan jantung, kanker tenggorokan, dan masih banyak lagi. Ngeri euy! Masih berani merokok?
Apakah perusahaan rokok bersedia menanggung beban biaya rumah sakit penderita penyakit kronis akibat konsumsi rokok? Tentu tidak! Pasienlah yang harus membayarnya. Tahukah kamu bahwa tahun 2017, BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran sekitar 9 triliun rupiah. Defisit tersebut terjadi karena dana yang didapat dari peserta BPJS tidak sebanding dengan klaim pembayaran fasilitas kesehatan.

Penyakit katastrofik akibat rokok menjadi salah satu hal yang membebani anggaran BPJS. Pada rentang 2014-2016, sekitar 20-25 persen dari biaya total layanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) digunakan untuk mengobati delapan penyakit katastropik. Adapun 2016, klaim pasien BPJS yang digunakan untuk menanggung penyakit katastrofik akibat konsumsi rokok mencapai angka 21,73% atau setara 14,58 triliun (sumber : tempo.co). Dengan kata lain, konsumsi dan penyakit katastrofik akibat rokok berdampak terhadap beban yang harus ditanggung BPJS. Tentunya hal ini akan menghambat jalannya program JKN.

Beban di atas menjadi berat bagi terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) manakala pemerintah menargetkan pada tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia menjadi peserta JKN. Menilik permasalahan tersebut, pemerintah harus serius mencari solusi berkelanjutan untuk menutup defisit pembiayaan BPJS kesehatan yang ada. Agar tidak mengalami kerugian terus-menerus. Menurut saya, setidaknya dengan mengurangi angka prevalensi dan ketergantungan terhadap konsumsi rokok bisa menekan beban biaya yang ditanggung BPJS.

Harga rokok murah menjadi salah satu faktor pemicu angka ketergantungan terhadap konsumsi rokok menjadi sulit dikendalikan. Apalagi rokok ilegal (tanpa pita cukai), harganya jauh lebih murah dari harga rokok pada umumnya. Selain murah, rokok di Indonesia bisa dibeli secara eceran dengan harga seribu hingga dua ribu per batang.Maka tak heran jumlah konsumen rokok tidak berkurang justru bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan paparan kebijakan fiskal tentang tembakau di Universitas Indonesia (2016), jumlah produksi rokok meningkat signifikan dari 292 miliar batang per tahun (2010) menjadi 348 miliar batang pada tahun 2015.


Kebijakan atau langkah seperti apa yang dirasa tepat untuk mengendalikan tingkat prevalensi dan ketergantungan terhadap rokok? Apakah dengan menaikkan harga rokok menjadi mahal dan tak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sebuah solusi yang efektif?
Menurut Prof. Dr Hasbullah Thabrany, MPH (Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI), rokok itu candu, seperti halnya ganja. Jika dibiarkan mengonsumsi dalam jangka panjang bisa berbahaya. Apalagi iklan rokok ada di mana-mana, muda dilihat siapa saja. Berbeda dengan ganja. Untuk ganja, pemerintah memproteksinya sedemikian rupa sehingga sulit didapat. Dalam sesi tanya jawab di Program Radio Ruang Publik KBR tersebut, Prof. Hasbullah mendukung kampanye rokok harus mahal dengan menaikkan cukai rokok. Tembakau harus dikendalikan. Dengan mengendalikan harga rokok menjadi lebih mahal membuat kalangan masyarakat miskin berpikir 2 kali ketika membeli sebungkus rokok. 

Menangapi wacana kesehatan, JKN, dan pengendalian rokok, Yurdhina Meilissa (Planning & Specialist CISDI) mengamini apa yang dikatakan Prof Hasbullah. 

"Konsep menaikkan harga rokok menjadi lebih mahal untuk mengcover dan menambal JKN sudah banyak dilakukan di negara-negara lain di dunia. Filipina hampir 100% JKN untuk masyarakat miskin dibayar dari uang rokok tersebut. Ini adalah cara yang lebih baik dan bisa dilakukan di Indonesia." 

Prof. Hasbullah menambahkan, "Studi-studi di negara lain telah menunjukkan kalau harga rokok murah, masyarakat kelas menengah ke bawah dengan income terbatas lebih banyak menghabiskan uangnya untuk membeli rokok. Akibatnya anak-anaknya tidak memiliki kecukupan gizi, otaknya tidak berkembang, dan pendidikannya terabaikan." 
Sesi diskusi bersama Prof Hasbullah Thabrany dan Yurdhina Meilisa via Ruang Publik KBR. Courtesy : Radio KBR
Seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Thabrany di atas, harga rokok mahal dan tidak terjangkau diharapkan mengurangi prevalensi perokok terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu alokasi dana yang diperoleh baik dari cukai maupun pajak rokok bisa dialokasikan ke dalam BPJS kesehatan sehingga mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah. 

Berapa harga rokok mahal yang ideal sehingga sulit dijangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah? Riset yang dilakukan Prof. Thabrany 2 tahun silam menunjukan harga rokok mahal yang ideal sehingga sulit dijangkau masyarakat miskin adalah sebesar Rp. 50.000. Dalam riset tersebut, lebih dari 70% responden (perokok) akan berhenti merokok jika harga sebungkusnya di kisaran Rp. 50.000. 
Buibu dan bapak-bapak di rumah, jangan sampai deh bakat dan prestasi anak-anak hilang karena orangtuanya lebih memilih membeli rokok ketimbang bayar uang buku atau SPP. Kakak-kakak yang telah membaca tulisan ini, yuk dukung kampanye #RokokHarusMahal #Rokok50Ribu dengan menandatangai petisi Naikkan Harga Rokok Menjadi 50 Ribu/Bungkus #RokokHarusMahal. Arinta sudah melakukannya. Jangan lupa, suaramu menentukan ke arah mana kapal ini berlayar. Hari ini, esok, lusa, dan 1000 tahun yang akan datang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar